e.1.a Sk Kebijakan Pelayanan Klinis Puskesmas Dtp Mande

Please download to get full document.

View again

of 4
588 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
a
Document Share
Document Transcript
  DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR PUSKESMAS DTP MANDE Jln. Aria Wiratanudatar Km 9 Jamali Mande Cianjur 43292Telp. 0263 2910845 KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS DTP MANDENomor: 7.1.1.1/121/TAHUN 2016  TENTANGKEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS DTP MANDEKEPALA PUSKESMAS DTP MANDE,Menimbang:a.Bahwa pelayanan klinis Puskesmas dilaksanakan sesuaikebutuhan pasien; b.Bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikanmutu dan keselamatan pasien;c.Bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakansesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikankeselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakanpelayanan klinis di Puskesmas DTP MANDE; Mengingat:1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5063);2.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor75 tahun 2014, tentang Puskesmas;3.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;4.Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota MEMUTUSKANMenetapkan:KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS DTP MANDE.Kesatu:Kebijakan pelayanan klinisdi Puskesmas DTP MANDE sebagaimanatercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkandari surat keputusan ini. Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di : CianjurPada Tanggal : 02 Januari 2016KEPALA PUSKESMAS DTP MANDEKABUPATEN CIANJUR 1  drg. Tutik Suprihatin, M.Kes.NIP. 19650408 199403 2 002LAMPIRAN:KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR:7.1.1.1/121/TAHUN 2016 TENTANG:KEBIJAKAN PELAYANAN KLINISPUSKESMAS DTP MANDE A.PENDAFTARAN PASIEN1.Pendaftaran pasien harus dipandu dengan prosedur yang jelas.2.Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang kompeten yang memenuhi kriteriasebagai berikut:.....dst.3.Pendaftaran pasien memperhatikan keselamatan pasien.4.Identitas pasien harus dipastikan minimal dengan dua cara dari cara identifikasisebagai berikut: nama pasien, tanggal lahir pasien, alamat/tempat tinggal, dannomor rekam medis5.Informasi tentang jenis pelayanan klinis yang tersedia, dan informasi lain yangdibutuhkan masyarakat yang meliputi: tarif, jenis pelayanan, jadwal pelayanandan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lain harusdapat disediakan di tempat pendaftaran.6.Hak dan kewajiban pasien harus diperhatikan pada keseluruhan prosespelayanan yang dimulai dari pendaftaran7.Hak-hak pasien meliputi:.....8.Kewajiban pasien meliputi:.......9.Kendala fisik, bahasa, dan budaya serta penghalang lain wajib diidentifikasi danditindak lanjutiB.PENGKAJIAN, KEPUTUSAN, DAN RENCANA LAYANAN1.Kajian awal dilakukan secara paripurna dilakukan oleh tenaga yang kompetenmelakukan pengkajian2.Kajian awal meliputi kajian medis, kajian keperawatan, kajian kebidanan, dankajian lain oleh tenaga profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan3.Proses kajian dilakukan mengacu standar profesi dan standar asuhan4.Proses kajian dilakukan dengan memperhatikan tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu5.Informasi kajian baik medis, keperawatan, kebidanan, dan profesi kesehatan lain wajib diidentifikasi dan dicatat dalam rekam medis6.Proses kajian dilakukan sesuai dengan langkah-langkah SOAP7.Pasien dengan kondisi gawat atau darurat harus diprioritaskan dalam pelayanan8.Kajian dan perencanaan asuhan harus dilakukan oleh tenaga kesehatanprofesional yang kompeten9.Jika dilakukan pelayanan secara tim, tim kesehatan antar profesi harus tersedia10.Pendelegasian wewenang baik dalam kajian mapun keputusan layanan harusdilakukan melalui proses pendelegasian wewenang11.Pendelegasian wewenang diberikan kepada tenaga kesehatan profesional yangmemenuhi persyaratan12.Proses kajian, perencanaan, dan pelaksanaan layanan dilakukan denganperalatan dan tempat yang memadai 2  13.Peralatan dan tempat pelayanan wajib menjamin keamanan pasien dan petugas14.Rencana layanan dan pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedur klinis yangdibakukan15.Jika dibutuhkan rencana layanan terpadu, maka kajian awal, rencana layanan,dan pelaksanaan layanan disusun secara kolaboratif dalam tim layanan yangterpadu16.Rencana layanan disusun untuk tiap pasien, dan melibatkan pasien17.Penyusunan rencana layanan mempertimbangkan kebutuhan biologis,psikologis, sosial, spiritual dan memperhatikan tata nilai budaya pasien18.Rencana layanan disusun dengan hasil dan waktu yang jelas denganmeperhatikan efisiensi sumber daya19.Risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan layanan harus diidentifikasi.20.Efek samping dan risiko pelaksanaan layanan dan pengobatan harusdiinformasikan kepada pasien21.Rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis 22.Rencana layanan harus memuat pendidikan/penyuluhan pasienC.PELAKSANAAN LAYANAN;1.Pelaksanaan layanan dipandu dengan pedoman dan prosedur pelayanan klinis2.Pedoman dan prosedur layanan klinis meliputi: pelayanan medis, keperawatan,kebidanan, dan pelayanan profesi kesehatan yang lain3.Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai rencana layanan4.Pelaksanaan layanan dan perkembangan pasien harus dicatat dalam rekammedis5.Jika dilakukan perubahan rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis6.Tindakan medis/pengobatan yang berisiko wajib diinformasikan pada pasiensebelum mendapatkan persetujuan7.Pemberian informasi dan persetujuan pasien (informed consent) wajibdidokumentasikan8.Pelaksanaan layanan klinis harus dimonitor, dievaluasi, dan ditindak lanjut9.Evaluasi harus dilakukan terhadap evaluasi dan tindak lanjut10.Kasus-kasus gawat darurat harus diprioritaskan dan dilaksanakan sesuaiprosedur pelayanan pasien gawat darurat11.Kasus-kasus berisiko tinggi harus ditangani sesuai dengan prosedur pelayanankasus berisiko tinggi12.Kasus-kasus yang perlu kewaspadaan universal terhadap terjadinya infeksiharus ditangani dengan memperhatikan prosedur pencegahan (kewaspadaanuniversal)13.Pemberian obat/cairan intravena harus dilaksanakan dengan prosedurpemberian obat/cairan intravena yang baku dan mengikuti prosedur aseptik.14.Kinerja pelayanan klinis harus dimonitor dan dievaluasi dengan indikator yang jelas15.Hak dan kebutuhan pasien harus diperhatikan pada saat pemberian layanan.16.Keluhan pasien/keluarga wajib diidentifikasi, didokumentasikan dan ditindaklanjuti17.Pelaksanaan layanan dilaksanakan secara tepat dan terencana untukmenghindari pengulangan yang tidak perlu18.Pelayanan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang,perencanaan layanan, pelaksanaan layanan, pemberian obat/tindakan, sampaidengan pasien pulang atau dirujuk harus dijamin kesinambungannya19.Pasien berhak untuk menolak pengobatan 20.Pasien berhak untuk menolak jika dirujuk ke sarana kesehatan lain 3  21.Penolakan untuk melanjutkan pengobatan maupun untuk rujukan dipandu olehprosedur yang baku.22.Jika pasien menolak untuk pengobatan atau rujukan, wajib diberikan informasitentang hak pasien untuk membuat keputusan, akibat dari keputusan, dantanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut23.Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dipandu dengan prosedur baku24.Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dilaksanakan oleh petugas yangkompeten25.Sebelum melakukan anestesi dan pembedahan harus mendapatkan informedconsent26.Status pasien wajib dimonitor setelah pemberian anestesi dan pembedahan27.Pendidikan/penyuluhan kesehatan pada pasien dilaksanakan sesuai denganrencana layananD.RENCANA RUJUKAN DAN PEMULANGAN1.Pemulangan pasien rawat inap dipandu oleh prosedur yang baku2.Dokter yang menangani bertanggung jawab untuk melaksanakan prosespemulangan/rujukan3.Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib ditindak lanjuti oleh dokter yangmenangani4.Jika pasien tidak mungkin dirujuk, puskesmas wajib memberikan alternatifpelayanan5.Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis6.Resume klinis meliputi: nama pasien, ondisi klinis, prosedur/tindakan yangtelah dilakukan, dan kebutuhan akan tindak lanjut7.Pasien diberi informasi tentang hak untuk memilih tempat rujukan8.Pasien dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh petugas yang kompeten9.Kriteria merujuk pasien meliputi:.............dst10.Pada saat pemulangan, pasien/keluarga pasien harus diberi informasi tentangtindak lanjut layanan 4
Search Related
Previous Slide

ORDINANCE 50-09

Next Slide

Ruth Ellis CV

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks