Perhitungan Kinerja

Please download to get full document.

View again

of 18
724 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Perhitungan Kinerja
Document Share
Document Transcript
   PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/2/DJPL-17  TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KINERJA PELAYANAN OPERASIONAL PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai wewenang untuk menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; b.   bahwa untuk keseragaman dalam perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan, diperlukan adanya suatu pedoman standar; c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2.   Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193); 3.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);  JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017 TLX : 3844492, 3458540 3842440  JAKARTA - 10110 Pst : 4213, 4227, 4209, 4135 Fax : 3811786, 3845430, 3507576 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17   4.   Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 5.   Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 6.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 8); 7.   Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 8.   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628); 9.   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401); 10.   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun 2013  Tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 492); 11.   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);   12.   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 95 Tahun 2015 tentang batasan harga Jual ( Charge  ) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 785); 13.   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 14.   Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial; 15.   Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/17/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Belum Diusahakan Secara Komersial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  TENTANG TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KINERJA PELAYANAN OPERASIONAL PELABUHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.   Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratandan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagaitempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaanyang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naikturun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi. 2.   Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan  yang terletak di laut atau di sungai.   3.   Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 4.   Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 5.   Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan 6.   Standar Kinerja Pelayanan Operasional adalah standar hasil kerja dari tiap-tiap pelayanan yang harus dicapai oleh operator  Terminal/ Pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan. 7.   Kinerja Pelayanan Operasional adalah hasil kerja terukur yang dicapai Pelabuhan dalam melaksanakan pelayanan kapal, barang dan utilisasi fasilitas dan alat, dalam periode waktu dan satuan tertentu. 8.   Indikator Kinerja Pelayanan Operasional adalah variabel-variabel pelayanan, penggunaan fasilitas dan peralatan pelabuhan. 9.   Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan adalah pedoman yang diginakan dalam menghitung kinerja pelayanan operasional pelabuhan. 10.   Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. BAB II PEMBERLAKUAN PEDOMAN PERHITUNGAN KINERJA Pasal 2 (1)   Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan berlaku sebagai pedoman dalam perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan (2)   Perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memantau efektifitas operasional pelayanan jasa kepelabuhanan serta tolak ukur kualitas dari penggunaan fasilitas pelabuhan dan waktu pelayanan jasa kepelabuhanan.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks