MENTERIKEUANGAN REPUBLJK INDONESIA SALIN AN

Please download to get full document.

View again

of 15
37 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
MENTERIKEUANGAN REPUBLJK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA
Document Share
Document Transcript
MENTERIKEUANGAN REPUBLJK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyelesaian tunggakan plnjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil; b. bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan pelaksanaan pemotongan DAU dan/ atau DBH atas tunggakan pinjaman Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyelesaian tunggakan pinj ' aman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui pemotongan - Dana Alokasi Umum dan/ a tau Dana Bagi Hasil dalam Peraturan Menteri Keuangan; - 2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ a tau Dana Bagi Hasil; Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 19); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.OS/20 16 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1000); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 /PMK.OB/20 16 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1755); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL. - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarafl:a Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. 4. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kern bali. 5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang. dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 7. Tunggakan adalah jumlah kewajiban Pinjaman Pemerintah Daerah yang terdiri dari kewajiban pokok, bunga, denda, dan/ atau biaya lainnya, yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah dan telah melewati tanggal jatuh tempo, sesuai ketentuan naskah perjanjian pinjaman. 8. Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disebut Dana Jaminan Penugasan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil perrtotongan DAU dan/ atau DBH, dan/ a tau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar Tunggakan yang Gagal Bayar kepada Pf SMI yang dikelola dalam suatu Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. 9. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah adalah rekening tempat peny1mpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengelola Dana Jaminan Penugasan. 10. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat.maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negarajlembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber - 5 - selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB II RUANG LINGKUP PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL Pasal 2 (1) Pemotongan DAU danjatau DBH dilakukan terhadap: a. Pemerintah Daerah yang mempunya1 Tunggakan atas kewajiban Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah termasuk dana investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/ a tau penerusan Pinjaman Luar Negeri; dan/ atau b. Pemerintah daerah yang mempunyai Tunggakan atas kewajiban Pinjaman daerah yang bersumber dari PT SMI. (2) Pemotongan DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diperhitungkan sebagai penyelesaian Tunggakan. (3) Pemotongan DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebagai penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan. BAB III BESARAN PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL Pasal 3 (1) Pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sekaligus atau bertahap sampai dengan diselesaikan/ dilunasi seluruh Tunggakan. (2) Dalam hal pemotongan DAU dan/ atau DBH dilakukan bertahap, penyelesaian Tunggakan dapat melebihi satu tahun anggaran sampai dengan seluruh Tunggakan diselesaikan I dilunasi. - 6 - Pasal4 (1) Pemotongan DAU danjatau DBH sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat.(1) untuk masing-masing daerah dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan dan/ a tau penundaan lainnya, dan Kapasitas Fiskal. (2) Batas maksimal pemotongan DAU dan/ a tau. DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 15o/o (lima belas per seratus) dari jumlah alokasi DAU dan/ a tau DBH per tahun. (3) Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah. (4) Dalam hal pemotongan DAU dan/ a tau DBH dilakukan secara bertahap, pemotongan DAU dan/ atau DBH untuk tahun selanjutnya dihitung berdasarkan Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jumlah DAU dan/ atau DBH yang akan disalurkan untuk Daerah bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan. BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN Bagian Kesatu Penyelesaian Tunggakan Pinjaman yang Bersumber dari Pemerintah plnjaman Pasal 5 (1) Dalam rangka penyelesaian tunggakan yang bersumber dari Pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendahar.aan melakukan perhitungan Tunggakan. (2) Berdasarkan hasil perhitungan Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Direktorat J enderal Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi plnjaman dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan. - 7 - (3) Dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jendera1 Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah yang paling sedikit memuat: a. jumlah Tunggakan beserta lampiran hasil perhitungan Tunggakan; b. Jangka waktu pelaksanaan rekonsiliasi; dan c. Pernyataan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi pelaksanaan rekonsiliasi pemotongan DAU dan/ a tau DBH akan dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan Tunggakan sebagaimana dimaksud dalain huruf a. (4 ) Jangka waktu pelaksanaan rekonsiliasi atas hasil perhitungan Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan. (6) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat: a. nama Pemerintah daerah; b. nomor dan tanggal perjanjian pinjaman bersangkutan beserta perubahan/ amandemen;dan c. jumlah dan rincian Tunggakan. (7) Dalam hal Pemerintah daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi, hasil perhitungari Tunggakan dilakukan berdasarkan surat pe1nberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 6 ( 1) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi a tau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan -8 - surat permintaan pemotongan DAU dan/ a tau DBH sebagai penyelesaian Tunggakan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Surat Permintaan pemotongan DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan Berita Acara hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau surat pemberitahuan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melaksanakan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan b. salinan Naskah Perjanjian Pinjaman Pemerintah Daerah bersangkutan beserta perubahan/ amandemen. Pasal 7 (1) Berdasarkan surat permintaan pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU danjatau DBH. (2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Pemerintah Daerah; b. nomor dan tanggal perjanjian plnjaman bersangkutan beserta perubahan/ amandemen; c. jumlah Tunggakan; d. Jenls dana yang dipotong sebagai penyelesaian Tunggakan; e. besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/ atau DBH; dan f. -vvaktu pelaksanaan pemotongan. (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemotongan DAU dan/ a tau DBH. - 9 - (4 ) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak: a. surat permintaan pemotongan DAU dan/ a tau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima lengkap; dan/ a tau b. salinan Berita Acara hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diterima lengkap. Pasal8 (1 ) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melaksanakan pemotongan DAU dan/ a tau DBH. (2) Tata cara pelaksanaan pemotongan DAU dan/ a tau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pasal 9 (1) Untuk setiap pelaksanaan pemotongan DAU danjatau DBII dalam rangka penyelesaian Tunggakan yang Bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan realisasi pemotongan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah. (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPM. Pasal 10 Dana Hasil Pemotongan DAU dan/ atau DBH dari tunggakan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah dicatat dalam akun Penerimaan Nonanggaran. - 10- Bagian Kedua Penyelesaian Tunggakan untuk Penggantian Dana Jaminan Penugasan Pasal 11 (1) Dalam rangka penyelesaian tunggakan untuk penggantian Dana Jaminan Penugasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pem biayaan dan Risiko melakukan verifikasi atas Surat Permintaan Pembayaran Tunggakan dari PT SMI kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2) Surat Permintaan Pembayaran Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; b. berita acara rekonsiliasi antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PT SMI dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi yang di tandatangani oleh pejabat yang mewakili Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan pejabat yang mewakili PT SMI. ( 4) Verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Pemberian Jaminan kepada Perusahaan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. (5) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam rangka menetapkan jumlah penggunaan Dana Jaminan Penugasan untuk pembayaran Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT SMI. Pasal 12 (1) Berdasarkan penetapan jumlah penggunaan Dana Jaminan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat permintaan penggantian Pasal 12 (1) Berdasarkan penetapan jumlah penggunaan Dana Jaminan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat permintaan penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan melalui pemotongan DAU dan/ atau DBH kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Surat permintaan penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan paling sedikit dokumen sebagai berikut: a. lembar konfirmasi penerimaan pembayaran tunggakan dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah terhadap PT SMI; b. berita acara rekonsiliasi atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak PT SMI atas rincian hasil perhitungan Tunggakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi; c. salinan surat permintaan pembayaran Tunggakan dari PT SMI; dan d. salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Pasal13 (1) Berdasarkan surat permintaan penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/ atau DBH. (2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 paling sedikit memuat: a. nama Pemerintah Daerah; b. nomor dan tanggal perjanjian plnjaman bersangkutan beserta perubahan/ amandemen; c. jumlah Tunggakan atau jumlah penggunaan Dana Jaminan Penugasan; d. Jenls dana yang dipotong sebagai penyelesaian Tunggakan atau penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan; e. besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/ atau DBH; dan f. waktu pelaksanaan pemotongan. (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemotongan DAU danjatau DBH. (4 ) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/ a tau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak: a. surat permintaan penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterima lengkap; dan/ atau b. Salinan berita acara rekonsiliasi antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diterima lengkap. Pasa114 (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPA BUN. Transfer Dana Perimbangan melaksanakan pemotongan DAU danjatau DBH. (2) Tata cara pelaksanaan pemotongan DAU dan/ a tau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dari Dana Desa. Pasal 15 (1) Dalam setiap pelaksanaan pemotongan DAU danjatau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan realisasi pemotongan DAU dan/ a tau DBH kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Pasal16 Dana Hasil Pemotongan DAU dan/ atau DBH dari Penyelesaian Tunggakan untuk Penggantian Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur dicatat menggunakan akun Penerimaan Norianggaran. Pasa1 17 (1) Dalam hal pemotonga,n DAU danfatau DBH digunakan sebagai penggantian Dana Jaminan Penugasan, dana hasil pemotongan DAU dan/ a tau DBH disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Dana,Jaminan Penugasan. (2) Penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/ a tau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN Pasal18 (1) KPA BUN Pengelolaan Transfer Dana Perimbangan melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pemotongan DAU danjatau DBH. (2) KPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman melakukan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pemotongan DAU dan/ atau DBH sebagai dasar pencatatan pengurangan tunggakan penerusan pinjaman. (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan melakukan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pemotongan DAU dan/ atau DBH sebagai dasar pencatatan penggantian atas penggunaan Dana Jaminan Penugasan. (4 ) Tata cara penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permintaan pemotongan DAU dan/ a tau DBH untuk penyelesaian tunggakan Pemerintah Daerah yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, permintaan pemotongan DAU dan/ a tau DBH harus diajukan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK. 07 /2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum danjatau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 15- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Men teri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 5 September DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks