LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Please download to get full document.

View again

of 13
173 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO SERI. A PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 44 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
Document Share
Document Transcript
LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO SERI. A PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 44 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KARAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; 12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang. M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KARAWANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Karawang. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang. c. Bupati adalah Bupati Karawang. d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang. e. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang. f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah UPTD Balai Benih Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan pada Dinas 2 Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang. h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang. i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas dibidang balai benih pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang balai benih pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan. Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi : 3 a. perencanaan program kerja UPTD di bidang balai benih pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan; b. pelaksanaan pengelolaan balai benih pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan; c. pelaksanaan kegiatan bidang balai benih pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas bidang balai benih pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Unsur Organisasi Pasal 6 Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas : a. Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; c. Pelaksana adalah Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Petugas Operasional Sarana dan Prasarana ; d. Petugas Operasional Produksi Benih /Bibit ; e. Petugas Operasional Pemasaran Hasil ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 4 Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 8 (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang balai benih pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas. (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai rincian tugas : a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD ; b. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD sesuai dengan kebijakan umum daerah ; c. menetapkan rencana dan program kerja UPTD sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang balai benih pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan; e. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan balai benih pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah ; f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas ; i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian. 5 (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dalam bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ; b. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran UPTD ; c. pengumpulan dan pengolahan bahan / laporan UPTD ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Balai Benih Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas : a. membantu Kepala UPTD Balai Benih Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ; b. menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ; c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha, meliputi evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ; d. menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha ; e. menyusun konsep kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sub Bagian Tata Usaha meliputi evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ; f. menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pembinaan prasarana fisik kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku; h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan dan peningkatan pelayanan teknis ; i. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD ; j. menyiapkan bahan program rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja rutin pembangunan UPTD ; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ; l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 6 Paragraf 3 Petugas Operasional Sarana dan Prasarana Pasal 10 (1) Petugas Operasional Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana. (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyiapan sarana dan prasarana; b. pelaksanaan pengelolaan prasarana ; c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana ; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas : a. menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD ; b. menyiapkan bahan pengelolaan bidang sarana dan prasarana; c. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan / penyuluhan untuk peningkatan bidang sarana dan prasarana; d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ; e. melaksanakan pengelolaan bidang sarana dan prasarana ; f. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan bidang sarana dan prasarana ; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang sarana dan prasarana ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf 4 Petugas Operasional Produksi Benih/Bibit Pasal 11 (1) Petugas Operasional Produksi Benih/Bibit mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pengadaan produksi benih/bibit. (4) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Produksi Benih/Bibit mempunyai fungsi : a. penyiapan sarana produksi benih / bibit ; b. pelaksanaan pengelolaan prasarana produksi benih/bibit; c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi benih/bibit ; 7 (5) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Produksi Benih/Bibit mempunyai rincian tugas : a. menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD; b. menyiapkan bahan pengelolaan produksi benih/bibit; c. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan / penyuluhan untuk peningkatan produksi benih/bibit; d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ; e. melaksanakan pengelolaan produksi benih/bibit ; f. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan bidang sarana dan prasarana ; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang produksi benih/bibit ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf 5 Petugas Operasional Pemasaran Hasil Pasal 12 (1) Petugas Operasional Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pemasaran benih / bibit. (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Pemasaran Hasil mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan pengelolaan pemasaran benih / bibit ; b. pelaksanaan kemitraan dengan stakeholder ; c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pemasaran hasil; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Pemasaran Hasil mempunyai rincian tugas : a. menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD ; b. menyiapkan bahan pengelolaan bidang pemasaran hasil ; c. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan / penyuluhan untuk peningkatan bidang pemasaran hasil ; d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ; e. melaksanakan pengelolaan bidang pemasaran hasil ; f. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan bidang pemasaran hasil ; 8 g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pemasaran hasil ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 13 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara profesional sesuai dengan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pasal 14 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu U m u m Pasal 15 (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang balai benih pertanian dan kehutanan, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing. 9 (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 16 (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut. (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 17 (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas. (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan senioritas dan atau kemampuannya. 10 BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 18 (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (3) Ketentuan - ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 19 Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Pertanian dan Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang; b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Pertanian dan Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11 Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. Ditetapkan di K a r a w a n g pada tanggal 16 Januari 2012 BUPATI KARAWANG, ttd Diundangkan di K a r a w a n g pada tanggal 16 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN K A R A W A N G, A D E S W A R A ttd I M A N S U M A N T R I BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012 NOMOR : 44 SERI : A. 12 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 44 Tahun 2012 TANGGAL : 16 Januari 2012 STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KARAWANG KEPALA UPTD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHA PETUGAS OPERASIONAL SARANA DAN
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks