KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI

Please download to get full document.

View again

of 26
174 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Volume 06, No 01 Juni 2016 KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI Ahmad Ali Nurdin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Abstract This paper examines relationship between Islam and
Document Share
Document Transcript
Volume 06, No 01 Juni 2016 KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI Ahmad Ali Nurdin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Abstract This paper examines relationship between Islam and democracy. Agreements and disagreements among scholars about the concept are firstly discussed. It is followed by a discussion about formalist and substantive democracy. In examining relationship between Islam and democracy, the views of muslim scholars such as Sayyid Qutb, Al-Maududi, Ibnu Taimiyah and Al-Mawardi are examined. Finally, this paper describes Islamic values that compatible with democracy and examples of the views of muslim politicians in Southeast Asia particularly Indonesia and Malaysia about democracy and its implementation in these countries. Keywords: Islam, democracy, procedural, substantive. Abstrak Artikel ini meneliti hubungan antara Islam dengan demokrasi. Ketidaksepakatan dan kesepakatan di antara sarjana tentang konsep demokrasi ini akan terlebih dahulu dibedah. Hal ini diikuti dengan diskusi tentang demokrasi formalis dan substantif. Akan ditampilkan juga pandangan ulama muslim seperti Sayyid Qutb, Al-Maududi, Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi. Akhirnya, artikel ini akan menggambarkan nilai-nilai Islam yang kompatibel dengan demokrasi dan contoh pandangan politisi muslim di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia tentang demokrasi dan implementasinya di negara-negara tersebut. Kata kunci: Islam, demokrasi, prosedural, dan substantif. ISSN: [Halaman 1-30] 1 Ahmad Ali Nurdin Pendahuluan Perdebatan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi bukan hanya terjadi di kalangan akademisi Barat, tetapi juga di kalangan akademisi muslim. Kontroversi di kalangan internal muslim tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa ada banyak variasi interpretasi terhadap teks-teks keagamaan Islam terutama Al-Qur an dan Hadits, serta perbedaan respon dikalangan umat Islam terhadap modernitas. Di kalangan komunitas Muslim terutama di Indonesia, masih ada perdebatan bagaimana seharusnya Islam berekonsiliasi, beradaptasi dan membawa nilai-nilai normatif Islam berhadapan dan berdialog dengan nilai-nilai lain seperti modernitas. Sehingga muncul perdebatan apakah nilai-nilai Islam kompatibel dengan nilai-nilai modernitas, seperti demokrasi, liberalisme, pluralisme, HAM (Hak Asasi Manusia) dan kesetaraan gender. Secara umum, argumen yang diajukan oleh para ilmuwan muslim terbagi kepada dua kelompok besar. Posisi pertama didasarkan pada interpretasi tekstual Al-Qur an yang menyatakan bahwa nilai-nilai Islam tidak kompatibel dengan liberalisme dan demokrasi. Argumen ini didasarkan pada kepercayaan bahwa nilai-nilai Islam adalah ciptaan Tuhan yang merupakan doktrin teologis wahyu, sementara doktrin liberalisme dan demokrasi ditemukan dan dikembangkan oleh manusia, sehingga menggunakan logika rasional kemanusiaan. Pandangan ini dipegang dan diyakini oleh para sarjana muslim yang textual-minded. Islam dalam pandangan sarjana merupakan nilai-nilai yang superior dibandingkan nilai atau doktrin lain. Islam adalah sebuah perangkat nilai lengkap dan komprehensif yang bisa membimbing manusia mencapai kegiatan kemanusiaan secara sempurna. Posisi pandangan kedua didasarkan pada interpretasi kontekstual terhadap Al-Qur an yang berpandangan bahwa, diantara nilai Islam dan nilai atau doktrin kekinian bisa direkonsialiasikan. Nilai-nilai Islam dan doktrin liberalisme serta demokrasi tidaklah secara total bersebrangan. Dalam beberapa aspek, Islam dan demokrasi justru saling menguatkan yang dibutuhkan 2 KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI oleh manusia untuk menciptakan keadilan, persamaan, kebebasan dan kebahagiaan. Argumen ini didasarkan pada kepercayaan bahwa Islam adalah sekumpulan doktrin atau nilai yang bisa diinterpretasikan secara kontekstual. Dalam pandangan seperti ini, Islam hanyalah berisi nilai-nilai etis dan moral yang harus dielaborasi dalam konteks sosial yang lebih luas dengan memberdayakan keutamaan rasionalitas manusia. Islam harus direkonsiliasikan dengan nilai-nilai universal lain supaya bisa digunakan untuk mengharmoniskan struktur masyarakat. Tulisan ini berusaha mendiskusikan hubungan Islam dan demokrasi. Pada bagian awal dibahas tentang apa itu demokrasi serta pro (agreement) dan kontra (disagreement) diantara para akademisi tentang sifat dasar dan konsep demokrasi. Diskusi dilanjutkan dengan membahas pandangan para akademisi yang umumnya mendeskripsikan demokrasi dari dua pendekatan yaitu prosedural (formalist) dan nilai (substantif). Dalam membahas hubungan Islam dan demokrasi, pandangan-pandangan akademisi muslim seperti Sayyid Qutb, Al-Maududi, Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi juga dibahas dalam tulisan ini. Paper ini diakhiri dengan menjelaskan nilai-nilai Islam yang dianggap kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, serta contoh pelaksanaan demokrasi di negara-negara berkembang terutama Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan penduduk muslim yang cukup besar. Apa itu Demokrasi? Istilah demokrasi bisa disebut sebagai kata yang paling populer dan kontroversial di era sekarang, tidak hanya dihadapan para ahli ilmu politik tetapi juga dalam diskursus masa kini tentang sistem politik dunia. Dari dulu sampai sekarang, para peneliti dan pakar ilmu politik telah memperdebatkan istilah ini, dan sampai sekarang belum ditemukan kesepakatan atau konsensus diantara mereka tentang konsep demokrasi. Istilah demokrasi pertama kali diambil dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein or cratia, yang berarti memerintah (to rule). Demokrasi merujuk kepada sebuah sistem 3 Ahmad Ali Nurdin pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat dalam sebuah masyarakat. Pada sistem ini, rakyat adalah sumber kekuasaan dan kedaulatan, rakyat yang memegang kedaulatan baik itu di level legislatif maupun pemerintahan eksekutif. Definisi umum demokrasi sering digunakan oleh para ilmuwan sosial adalah definisi yang dipopulerkan oleh Holden, mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat. Rakyat dalam sistem demokrasi dalam kata-kata Holden adalah rakyatlah yang mempunyai hak memutuskan dalam masalah-masalah publik, baik itu yang positif maupun yang negatif (Holden, 1988:8). Senada dengan argumentasi Holden, Lijphart, seorang ahli ilmu politik mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dikuasai rakyat, dimana seluruh aktivitas pemerintah harus mengakomodasi hak-hak seluruh rakyat secara sama (rata), tidak ada perbedaan bagi seluruh warga masyarakat (Lijphart, 1984: 1). Carl Cohen (1971:3) dalam bukunya Democracy menyebut karakteristik demokrasi sebagai sebuah pemerintahan yang didukung oleh rakyat mayoritas (a popular majority); Demokrasi adalah sebuah sistem dimana rakyat mengatur dirinya sendiri pemerintahan didukung oleh mayoritas rakyat, pemerintahan menjamin persamaan hak seluruh warganya, dan kedaulatan ada di tangan rakyat.. Ungkapan oleh rakyat yang beberapa kali disebutkan di atas sulit untuk dijelaskan dan diimplementasikan. Hampir tidak ditemukan dalam realitas karena siapapun yang memerintah sebuah sistem yang demokratis biasanya adalah elit politik bukan rakyat kebanyakan. Menurut pandangan Parry, pemerintahan dalam sistem demokrasi memang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi dalam realitas sebenarnya bukanlah dipimpin oleh rakyat kebanyakan tetapi oleh kelompok elit dan kelas tertentu (Parry, 1969:25). Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa definisi demokrasi masih diperdebatkan. Demokrasi sangatlah unik dan bervariasi tergantung kepada keunikan sebuah sistem politik, sosial dan budaya di masyarakat. Meskipun demikian, menurut Ranney dan Kendall (1951:434), walaupun masih kontroversi, mereka 4 KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI sepakat bahwa ada hal-hal yang bisa disetujui dan disepakati dalam demokrasi dan ada pula hal-hal yang tidak bisa disepakati. Di satu sisi, hal-hal terpenting yang selalu berbeda dan tidak bisa disepakati dalam demokrasi adalah sebagai berikut: (1) antara orang yang memandang demokrasi semata-mata sebuah bentuk pemerintahan, dengan kelompok orang yang memandang demokrasi juga harus tercermin dalam sistem sosial, ekonomi dan gaya hidup, dan (2) antara orang memandang demokrasi harus benar-benar dipimpin oleh kaum mayoritas dengan pandangan yang menolak pimpinan mayoritas. Disisi lain, beberapa prinsip tentang demokrasi disetujui dan disepakati oleh setiap orang yang membicarakan atau menulis konsep demokrasi. Prinsip-prinsip itu termasuk persamaan hak politik, respon pemerintah terhadap keinginan publik, dipimpin oleh mayoritas pemilih, menjaga kebebasan manusia, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil yang terbuka bagi masyarakat. Setiap warga mendapatkan perlindungan dimata hukum, komitmen terhadap nilai-nilai toleransi, kerjasama dan kompromi. Prosedural Versus Substantialis Demokrasi Mengikuti argumen Ranney di atas, dalam melihat konsep demokrasi, pendekatan para ahli ilmu politik terbagi kepada dua kelompok besar yaitu pendekatan formalis/prosedural dan pendekatan substansialis. Pendekatan prosedural formalis menitikberatkan penekanannya pada institusi-institusi politik dan prosedur sebagai prasyarat demokrasi, seperti adanya pemilihan umum yang reguler, adanya partai politik dan pemerintahan. Pendekatan pertama kurang menekankankan pada prinsip-prinsip nilai ideal yang perlu dalam mekanisme demokrasi. Mereka percaya bahwa sebuah demokrasi akan hadir jika ada institusi tertentu, seperti pemimpin yang dipilih secara formal dengan prinsip yang bebas dan adil, juga ada pendukung demokrasi seperti sistem informasi dan organisasi yang fair serta ada sistem kewarganegaraan yang inklusif (Dahl, 1998:85), dan bagi kelompok ini kesuksesan sebuah sistem demokratis diukur oleh kesesuaian 5 Ahmad Ali Nurdin sebuah sistem dengan prinsip-prinsip kontestasi dan partisipasi (Russel, 2001:64) dimana seorang individu bisa berkompetisi untuk menggapai kekuasaan dan masyarakat bisa memilih atau menurunkan pemimpinnya dari jabatan (Schumpeter, 2003:9). Dari perspektif kelompok formalis, jika sebuah institusi yang demokratis hadir, barulah demokrasi akan muncul. Dahl (1985: 59-60) dalam bukunya A Preface to Economic Democracy, berpendapat bahwa agar sebuah sistem bisa disebut sebagai sistem yang demokratis secara penuh, maka sistem itu harus memenuhi kriteria pemungutan suara yang adil, partisipasi yang efektif, pemahaman sistem yang baik, adanya kontrol akhir terhadap agenda pemerintahan oleh rakyat serta terciptanya budaya inklusif di masyarakat. Kriteria Dahl dan pendekatan atau perspektif kaum formalis tidak kebal dari kritik. Menurut Alfred Stepan, kriteria yang disebutkan Dahl harus ada dalam sebuah sistem yang demokratis, tetapi tidak cukup untuk menciptakan sistem demokrasi yang sempurna. Stepan berkata, Hal itu tidaklah cukup karena bagaimanapun bebasnya pemilu, bagaimanapun besarnya mayoritas memimpin pemerintahan, demokrasi harus memiliki sebuah konstitusi yang demokratis yaitu sebuah institusi yang menghargai kebebasan fundamental dan menawarkan proteksi untuk kelompok minoritas. Lebih jauh, sebuah pemerintahan yang terpilih secara demokratis harus memerintah berdasarkan aturan konstitusi dan terikat oleh aturan hukum serta diatur oleh aturan institusi yang kompleks baik yang horizontal maupun vertikal yang bisa membantu terbentuknya sebuah institusi yang akuntabel (Stepan, 2000:39). Ilmuwan Stepan menegaskan bahwa sebuah institusi demokratis harus pula memasukan elemen-elemen nilai substansial yang demokratis, atau disebut dengan substantif demokrasi. Sama halnya Stepan, Beetham juga percaya bahwa ada beberapa elemen yang bisa dikategorikan sebagai demokrasi sub- 6 KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI stansial, menurut pemikirannya adalah rakyat mempunyai hak kontrol terhadap keputusan yang dilakukan pengambil keputusan berkaitan dan berpengaruh terhadap kepentingan publik, dan setiap warga harus diberlakukan sebagai warga yang samasama mempunyai hak dalam mengambil keputusan. Beetham menyebutkan konsep seperti popular control dan popular equality, yang keduanya merupakan pondasi dan memberikan kontribusi bagi terbentuknya sebuah institusi yang demokratis (Beetham, 2002: 2). Sementara Hefner percaya bahwa kemungkinan terlahirnya demokrasi bukanlah tunggal tetapi beragam. Hefner berkata, tidak ada satu ukuran demokrasi yang cocok bagi semua kalangan tetapi ada macam-macam bentuk demokrasi yang mempunyai kemiripan. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, toleransi dalam pluralitas; kesemuanya itu tidak datang dengan intruksi lurus yang berlaku bagi semua tempat dan waktu (Hefner, 2000:216). Dari pemaparan di atas dapat dicatat bahwa sampai sekarang masih banyak perbedaan interpretasi tentang demokrasi baik yang didefinisikan oleh para ilmuan politik maupun oleh praktisi kekuasaan, seperti pemerintah dimanapun berada termasuk pemerintahan komunis dan pemerintahan Islam. Konsep-konsep tersebut tidak hanya digunakan untuk melegitimasi kebijakan sebuah pemerintahan, tetapi juga untuk mengkontekstualisasikan dan mengadaptasikan domokrasi terhadap nilai-nilai dan budaya lokal. Hanya saja, yang jelas dari diskusi di atas adalah ada dua pendekatan dalam memahami konsep demokrasi yaitu pendekatan formal prosedural dan substansial. Meskipun demikian, kita tidak bisa memandang bahwa salah satu pendekatan lebih baik dari pendekatan yang lainnya. Prinsip-prinsip yang menegaskan terbentuknya demokrasi substantial akan tetap menjadi teori yang ideal dan tidak aplikatif kecuali jika ada mekanisme yang menerjemahkan ide-ide ideal tersebut ke ranah realitas. Begitu juga, bagaimanapun demokratisnya institusi prosedural akan tidak berarti jika tidak menerapkan nilainilai ideal demokrasi. Artinya, kualitas demokrasi menurut L. Morlino (2004:10) tidak hanya ditentukan oleh prosedur tetapi 7 Ahmad Ali Nurdin juga oleh isi dan hasil. Merujuk kepada definisi demokrasi di atas, sekarang waktunya untuk mendiskusikan polemik tentang apakah Islam mendukung demokrasi atau tidak, dilanjutkan dengan pembahasan tentang nilai-nilai demokrasi dalam Islam yang oleh sebagaian akademisi dipercayai bahwa nilai-nilai tersebut ada dalam tradisi Islam, meskipun tidak pernah disebutkan secara formal kata demokrasi dalam Islam. Islam dan Demokrasi Seperti telah disebutkan diawal tulisan, bahwa pandangan apakah Islam dan demokrasi kompatibel melahirkan dua kubu yang mencoba menafsirkan teks Al-Qur an secara tekstual dan kontekstual. Dua macam bentuk interpretasi teks di atas melahirkan dua kubu yang saling bersebrangan dalam Islam yang dikenal dengan kelompok muslim moderat atau progresif dan kelompok konservatif atau radikal. Fuad Fachruddin (2005: 3) menyebutnya kelompok Islamis untuk kalangan konservatif dan Modernist-reformist bagi kelompok progresif. Dua kelompok tersebut sampai sekarang terus berdebat tentang kompatibilitas antara Islam dan demokrasi. Bagi Zartman, perdebatan kedua kelompok bisa dimengerti karena al-qur an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak secara jelas dan langsung menyebut konsep demokrasi. Dia berpendapat, sebagaimana kitab suci lainnya, Al-Qur an bisa diinterpretasikan untuk mendukung berbagai macam bentuk tingkah laku politik dan sistem pemerintahan karena al-quran tidak menyebut secara langsung mendukung demokrasi (Zartman, 1992:188). Dalam penjelasan tentang posisi dan alasan kedua kubu yang mempunyai pendapat bersebrangan tentang demokrasi, Fachruddin berpendapat bahwa kelompok Islamis percaya bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan Islam karena demokrasi menekankan kedaulatan manusia dan konsep ini menurut mereka bertentangan dengan konsep dasar Islam yang mengakui konsep of hakimiyat ( ) Allah atau kedaulatan Tuhan (Fachruddin, 2005:4). 8 KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI Pandangan Sayyid Qutb dan Maududi Diantara yang masuk dalam kelompok di atas percaya bahwa demokrasi adalah konsep asing yang dipaksakan oleh kalangan Barat dan pendukung sekularisme, agar bisa diaplikasikan pada masyarakat muslim. Mereka sering berpendapat bahwa konsep kedaulatan rakyat yang popular bertentangan dengan konsep utama ajaran Islam yang harus mengakui kedaulatan Allah, dan jika tidak mengakui kedaulatan Allah bisa disebut sebagai orang musyrik (Esposito, 1996: 19). Pandangan kelompok ini tidak bisa dipisahkan dari argumen mereka tentang hubungan antara Islam dan negara. Bagi mereka, Islam adalah jalan hidup total yang menjadi petunjuk bagi pemeluknya pada segala aspek, tidak hanya dalam urusan ritual keagamaan tetapi juga dalam kehidupan politik umatnya. Diantara sarjana Muslim terkenal yang percaya dengan paradigma seperti ini adalah Sayyid Qutb dan Abu A la Maududi. Maududi berpendapat bahwa kebutuhan akan terciptanya negara Islam adalah sesuatu yang natural atau sunatullah, hal ini merupakan bagian dari ideologi yang luas tapi terintegrasi, yaitu prinsip kedaulatan Tuhan sang Pencipta Alam (Maududi, 1994: 11). Segala sesuatu yang ada di alam ini harus tunduk pada hukum alam yang biasa disebut sunnatullah ; dan refleksi dari hukum alam dalam kehidupan manusia disebut dengan hukum Islam. Segala sesuatu di alam, menurut Maududi (1980:158), harus patuh kepada Tuhan dan hukum alam harus menghargai aturan ketuhanan. Dan implikasi penting dari kepercayaan ini adalah menolak pandangan pemisahan antara negara dan agama. Aplikasi dari aturan ketuhanan dan pengertian yang sangat penting dari sudut pandang ini adalah penolakan terhadap isuisu sosial kemasyarakatan yang membutuhkan sebuah institusi terorganisir, yang disebut dengan Negara. Sehingga sekularisme dalam konteks ini berarti memisahkan negara dari agama dan itu berarti sangat bertentangan dengan doktrin Islam tentang tabiat asal eksistensi manusia (the nature of human existence). Maududi menyebutkan bahwa raison d etre sebuah negara Islam adalah untuk menguatkan dan menegakkan kedaulatan Tuhan, 9 Ahmad Ali Nurdin Apapun bentuk lembaga kemanusiaan yang berusaha melaksanakan sistem politik Islam tentang Negara, tidak akan mampu menciptakan kedaulatan yang real dalam arti hukum dan politik, sebab hal itu bukan hanya tidak mampu menciptakan kedaulatan secara de jure, tetapi juga kekuasaan mereka akan dibatasi oleh supremasi hukum (Maududi, 1980: 218). Menurut Maududi, demokrasi tidak kompatibel dengan Islam, bahkan demokrasi bisa dipandang bertentangan dengan ajaran Islam karena mempercayai adanya kedaulatan manusia selain kedaulatan Tuhan. Pandangan Maududi cenderung mengikuti pendapat gurunya Sayyid Qutb yang menolak adanya ide kedaulatan rakyat. Bagi Qutb, hanya Allah lah yang mempunyai kedaulatan (Gould, 2006:4). Kedaulatan Allah (Hakimiyat Allah) mengandung arti bahwa yang berhak untuk mengatur dunia ini hanyalah hukum Allah, sebagai Dzat Yang Maha Mengatur. Konsekuensinya, pemimpin politik dan kaum intelektual tidak mempunyai kedaulatan. Loyalitas akhir dan absolute bagi kaum beriman tanpa ragu lagi adalah harus kepada Allah (hukum-nya), dan dimanapun aksi sebuah pemerintahan yang bersebrangan dengan hukum Allah, maka seorang beriman tidak harus mengikutinya bahkan diwajibkan untuk menentangnya. Masykuri Abdillah (1997:14) menyebut sarjana muslim lainnya yang mempunyai paradigma berpikir seperti ini adalah diantaranya Hafiz Salih, Adnan Ali Rida dan Hasan al-turabi yang berpendapat bahwa konsep demokrasi tidak hanya menegasikan kedaulatan Allah tetapi juga tidak dikenal dalam kamus Islam. Berbeda dengan pandangan di atas, kelompok muslim yang dikenal dengan sebutan moderat, liberal atau reformis, percaya bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai yang mendukung demokrasi. Sehingga, bagi kelompok ini Islam dan demokrasi adalah kompatibel. Fachruddin mengidentifikasi kelompok ini sebagai kalangan liberalis, Modernis atau reformis, yang berpendapat bahwa demokrasi bukanlah konsep monolitik tetapi memiliki berbagai wajah, dan karenanya variasi bentuk demokrasi bisa dikembangkan baik itu pada masyarakat muslim 10 KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI maupun non-muslim (Fachruddin, 2005:3). Posisi kel
Search Related
Previous Slide

2015-30

Next Slide

LDPC Codes

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks