JURNAL. Diajukan Oleh : HARYO PRADIPTA BAYUWEGA NPM : Internasional

Please download to get full document.

View again

of 26
264 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
JURNAL PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Diajukan Oleh : HARYO PRADIPTA BAYUWEGA
Document Share
Document Transcript
JURNAL PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Diajukan Oleh : HARYO PRADIPTA BAYUWEGA NPM : Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2015 1 PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Haryo Pradipta Bayuwega, H. Untung Setyardi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ABSTRACT The title of this research is the application of Pasific Solution policy by Australia s government in controlling the arrival rate of refugees and asylum seekers in terms of international law. Refugees and asylum seekers are usually caused by prolonged conflict in a country so that they do not feel safe staying in their home country and in the state presecution. Refugees and asylum seekers seekers seeking refuge in safer countries and to fulfill the rights needed. Australia is one of the destination countries for refugees and asylum seekers get the protection, besides because Australia has been ratified Jenewa Convention 1951, Australia also has a good quality of life. But the Australian government seems began to interfere with the predicate attached to the country, therefore in 2001 the Australian government issued a policy which called as Pacific Solution. Base on that case then this research aims to determine whether the implementation of the Pacific Solution are appropriate if it reviewed by the terms of international law. This reseach use normative juridical type, juridical reseach means research which focused to norm, included international agreements which have relevence with the issue. This research also needs secondary data in form of legal materials obtained from verbal or written opinion from the expertise or the authoritise and other source which has relevance with the issue written. In fact Australia as the country 2 which has ratified Jenewa Convention 1951, in applicating the Pasific Solution to control arrival rate of refugees and asylum seekers is not appropriate to international law, especially which related to Jenewa Convention 1951, chapter 14 of Universal Declaration of Human Rights,United Nations declaration on Territorial Asylum and international custom. Keywords: Australia, Pasific Solution, Refugee, Asylum Seeker I. Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Perebutan wilayah kekuasaan, perang saudara dan pemberotakan terhadap pemerintah di negara sendiri membuat penduduk negara menjadi tidak nyaman dan aman, menjadi sasaran kekerasan, pengeboman disana-sini, penembakan disetiap sudut kota jelas membuat penduduk ketakutan, mereka merasa negaranya bukan menjadi tempat aman untuk tempat tinggal, mereka sewaktu-waktu dapat terbunuh dan negara tidak dapat lagi melindungi keselamatan mereka di dalam keadaan konflik.hal itulah yang mendorong mereka untuk keluar dari nnegaranya dan mencari perlindungan dan tempat tinggal yang lebih baik, dimana mereka dapat hidup dengan aman dan negara dapat menjamin keselamatan mereka. Oleh karena itu banyak penduduk dari negara yang berkonflik tersebut meninggalkan negaranya demi mengungsi dan mencari Suaka di negara lain. Australia adalah Negara yang banyak dipilih menjadi tujuan para pencarisuaka.sejak abad ke 19 Autralia telah menjadi Negara tujuan bagi para 3 Imigran diseluruh dunia.dan imigran-imigran itulah yang kemudian menjadi penduduk Australia hingga saat ini. 1 Para pengungsi dan pencarisuaka ini kebanyakan berasal dari Negara-Negara asia dan timur tengah. Afganistan,Srilanka,Vietnam,Pakistan, irak dan Nigeria,biasanya menjadi mayoritas imigran yang mendatangi Autralia. Australia dinilai netral didalam memberikan suaka, mereka juga beranggapan Australia menjadi tempat yang baik didalam memberikan jaminan hidup kepada para imigran.informasi dari kerabat yang telah berhasil mendapatkan suaka di Autralia semakin memotifasi mereka untuk bisa mendapatkan suaka tersebut.mereka tidak tahan lagi tinggal di Negaranya karena pemerintah tidak dapat memberikan jaminan, sedangkan Australia dapat memberikan jaminan tersebut.penyebab utama yang menarik hati para pencarisuaka dan pengungsi untuk datang ke Autralia adalah kualitas hidup yang terjamin, Sistem pendidikan, pendapatan dan karir di Australia mencetak nilai tertinggi jika dibandingkan negaranegara lain di dunia. 2 Gaya hidup dan kualitas hidup di Australia juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia.beberapa ibukota Australia selalu masuk peringkat kota-kota yang paling layak huni di dunia. Survei biaya hidup 2008 dari Mercer Human Resource Consulting menunjukkan bahwa hanya dua kota Australia, Sydney di peringkat 15 dan Melbourne di peringkat 36, yang muncul di daftar 50 kota termahal untuk dihuni selain dua kota yang 1 diakses pada tanggal 1 september di akses pada tanggal 11 september 2014 4 telah disebutkan tadi biaya hidup di kota-kota Australia termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal hal tersebut jelas menimbulkan keinginan dari para pencarisuaka dan pengungsi untuk mendapatkan perlindungan dari Australia dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang menginginkan untuk menjadi warga Negara Australia dan meninggalkan negaranya yang selalu terjadi konflik yang berkepanjangan dan keamanan sangat-sangat di khawatirkan.jika dilihat dari sejarahnya sejak Perang Dunia II, lebih dari 700 ribu pengungsi telah ditampung di Australia.Hal tersebut menyebabkan banyaknya para pencarisuaka datang ke Australia,dan gelombang datangnya parapengungsi danpencarisuaka tersebut dinilai telah melampaui batas sehingga Australia mulai kewalahan dengan adanya gelombang parapengungsi danpencarisuaka asing yang melampaui batas untuk mencari perlindungan di negaranya. Setiap tahun Australia menerima sedikitnya orang pengungsi. 3 Namun sangatlah disayangkan tindakan Australia didalam mengatur banyaknya para pengungsi dan pencarisuaka yang masuk ke dalam negaranya diluar kewajaran bahkan tidak manusiawi. Australia selalu melakukan upaya-upaya untuk dapat mencegah dan mengendalikan laju kedatangan para pengungsi dan pencari suaka yang hendak datang ke Negaranya, banyak dari upaya-upaya tersebut justru menimbulkan korban di pihak pengungsi dan pencari suaka, salah satu upaya Australia untuk mengendalikan ledakan pengungsi dan para pencari suaka di 3 di akses pada tanggal 11 september 2014 5 negaranya adalah dengan cara Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama Solusi Pasifik (pacific solution), Solusi Pasifik dilaksanakan pada Tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 pada saat Perdana Menteri John Howard menguasai jalannya roda pemerintahan. Solusi Pasifik Sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Austalia untuk mengalihkan Arus pencari suaka dan pengungsi dengan cara menampung para pencari suaka tesebut di Negara-Negara Pasifik seperti Papua Nugini, Nauru dan Pulau Manus agar para pencari suaka tersebut yang sebagian besar adalah pengungsi tersebut tidak dapat masuk secara langsung ke Australia. Kebijakan Pemerintah Australia dengan mengeluarkan Solusi Pasifik ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, karena Pemerintah Australia dinilai melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak-hak pengungsi karena penanganan yang dianggap tidak professional dan tidak sesuai dengan standar Internasional didalam penanganannya, seperti tidak adanya jaringan air bersih, tidak adanya tempat penampungan yang layak serta perlakuan yang kurang manusiawi terhadap para pengungsi tersebut. Jika ditinjau dari Hukum Pengungsi Internasional tentu saja hal ini dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap asas Non Refoulment, Non Expultion, Rejection at the Frontians, dan Asylee, serta ketentuan hukum pengungsi internasional yang terkandung di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protocol New York 1967 tentang Status Pengungsi Internasional. 6 B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakangdiatas,maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimanakah penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencarisuaka ditinjau dari hukum Internasional? II. Pembahasan A. Pengertian Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka 1. Pengertian Pengungsi Internasional Pengaturan dan pengertian pengungsi internasional diatur didalam instrumen-instrumen internasional, dalam instrumen tersebut diatur segala sesuatunya tentang pengungsi internasional termasuk hak dan kewajiban dari pengungsi internasional tersebut serta perlindungannya. Berikut Pengertian pengungsi Internasional menurut Instrumen Internasional : a. Konvensi Jenewa 1951 Dalam pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 memberikan definisi sebagai berikut: Sebagai akhibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan 7 ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada diluar Negara kewarganegaraanya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan Negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar Negara di mana sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke Negara itu. 4 b. Statuta UNHCR Dalam Statuta UNHCR terdapat pengertian pengungsi, Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 6 A dan 6 B. 1) Pasal 6 A (i) Statuta UNHCR: Any person who has been considered a refugge under the Arrangements of 12 may 1962 and of 30 june 1928 or under Conventions of 28 october 1933 and 10 february 1938, the protocol of 14 september 1939 or the Constitution of the international refugee organization.. 5 2) Pasal 6 A (ii) Statuta UNHCR: Any person who, as a result of events occuring before 1 january 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear or for reason other than personal conveenience, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having anationality and being outside the country of his former habitual residence, is unable or, owing to such fear or for reason other than personal convenience is unwilling to return to it. 6 4 Konvensi jenewa 1951 tentang status pengungsi internasional Pasal 1 5 Statuta UNHCR pasal 6 A (i) 6 Statuta UNHCR pasal 6 A (ii) 8 7 Statuta UNHCR pasal 6 B 3) Pasal 6 B Statuta UNHCR: Any other person who is outside the country of his nationality, or if he has no nationality, the country of his former habitual residence, because he has or had wellfouded fear of persecution by reason of his race, religion, nationality or political opinion and is unable or because of such fear, is unwillling to avail himself of the protection of the government of the country of his nationality, or if he has no nationality, to return to the country of his former habitual residence. 7 4) Protokol New York 1967 Dalam Protokol New york 1967 yang dimaksud dengan pengungsi terkandung dalam pasal 1 ayat 2. Untuk maksud Protokol ini, istilah pengungsi, kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan.. sebagai akibat peristiwaperistiwa termaksud, dalam pasal 1A(2) ditiadakan. 8 Dimaksudkan disini adalah definisi pengungsi yang terdapat pada pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 mendapat beberapa perubahan dimaksudkan agar definisi pengungsi menjadi lebih luas. Perubahan tersebut menjadi seperti berikut: Pengungsi adalah orang yang karena ketakutan yang beralasanakan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama,kebangsaan,keanggotaannya di dalam kelompok sosial 8 Protokol New york 1967 Pasal 1 ayat 2 9 tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar Negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari Negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar Negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya. 5) Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1967 Tentang Asilum Teritorial (UN. Declaration on Territorial Asylum 1967). Dalam Deklarasi Suaka Territorial tahun 1967 ini memperluas efektifitas perindungan internasional terhadap para pengungsi. Perlindungan itu dimaksudkan untuk mengembangkan instrumen hukum internasional untuk para pengungsi dan juga untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan sesuai dengan instrumen-instrumen khususnya yang berkaitan denganhak untuk bekerja, jaminan sosial, serta akses terhadap dokumen perjalanan. UN Declaration On Territorial Asylum 1967 ini hanya terdiri dari 4 pasal. Deklarasi ini, di bagian Pembukaan merujuk kepada pasal 14 Universal Declaration of Human Right yang menyatakan bahwa: 9 9 Acmad Romsan, Op Cit. Hal 43 10 1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other contries asylum from persecution. 2) This right may not be revoked in the case of persecutions genuinely arising from non political crimes or from acts contraty to the purposes and prociples of the United Nations. 10 Deklarasi tahun 1967 juga merujuk kepada pasal 13 ayat 2 dari Universal Declaration Of Human Right yang menyatakan: Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. 11 a. timbul dari persekusi sebelumnya atas penolakan untuk memanfaatkan perlindungan Negara kewarganegaraanya. b. Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, ia dapat kembali ke Negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal. 2. Pengertian Umum Pencari Suaka Menurut Hukum Internasional suaka dan Pengungsi sebenarnya memiliki perbedaan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencarisuaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai 10 Ibid, Hal 44 11Ibid. 11 pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencarisuaka. Sebaliknya seorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. 12 Pada awalnya kata suaka berasal dari bahasa Yunani yaitu Asylon atau Asylum dalam bahasa latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar di mana seseorang yang dikerjar-kejar mencari tempat berlindung. 13 Pada dasarnya belum ditemui adanya ketentuanketentuan Hukum Internasional yang bersifat umum yang menentukan status pesuaka, tidak ada yang menentukan secara hukum pengertian tentang suaka, sebagai pedoman kita dapat berpegang kepada pasal 1 paragraf 3 Deklarasi tentang Suaka Teritorial, yaitu yang berbunyi Penilaian alasan bagi pemberian suaka adalah tanggung jawab Negara yang memberi suaka. Beberapa ahli mendefinisikan Pesuaka menjadi beberapa variabel yang berbeda: a. Menurut Oppenheim Oppenheim Lauterpacht mengatakan bahwa suaka adalah dalam hubungan dengan wewenang suatu Negara mempunyai kedaulatan diatas territorailanya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya dan atas perlindunganya. 14 b. Menurut Prof. DR. F. Sugeng Istanto, SH. 12 Sulaiman Hamid.2002, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal Ibid. Hal Ibid. Hal 45. 12 Prof. DR. F. Sugeng Istanto, SH. mengatakan bahwa asylum adalah perlindungan individu di wilayah Negara asing tempat ia mencari perlindungan. Asylum merupakan perlindungan Negara asing di wilayah Negara tersebut dikediaman perutusan asing atau dikapal asing. Dengan adanya perlindungan itu Individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa Negara lain. 15 B. Solusi Pasifik 1. Pembentukan Solusi Pasifik oleh pemerintah Australia Australia merupakan Negara yang termasuk favorit untuk didatangangi oleh pencarisuaka, baik itu adalah pencarisuaka murni maupun pencarisuaka kemudian berubah statusnya menjadi pengungsi yang karena persekusi di Negara asalnya kemudian mencari perlindungan di Negara lain. Pada dasarnya pencarisuaka yang datang ke Australia dapat melalui udara dan melalui kapal ( boat people). Pemerintah Australia melalui Department Immigration and Citizenship (DIAC) memutuskan bahwa keberadaan pencarisuaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal dan selanjutnya disebut sebagai Irregular Maritime Arrivals (IMAs).Dalam menanggapi peningkatan jumlah kedatangan perahu pada tahun 2001, pemerintahan John 15 Sugeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, Penerbit Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta. Hal 146 13 Howard memperkenalkan apa yang disebut dengan solusi pasifik 16 Kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah John Howard, Solusi Pasifikdiperkenalkan dalam menanggapi peristiwa bulan agustus ketika 433 pencarisuaka tenggelam dalam perjalanan menuju Australia, dan diselamatkan oleh sebuah kapal barang Norwegia yang bernama Tampa,Tampa menolak masuk ke Australia. Meskipun ahkirnya menentang dan masuk ke wilayah Austrlia dan kemudian terindikasi oleh konvoi pasukan SAS dari Australia, dan kemudian pencarisuaka ditransfer ke pulau-pulau di samudra pasifik dan Nauru. 17 Solusi Pasifik diterapkan oleh Menteri Imigrasi Australia Philip Ruddock pada tanggal 28 September menjelang pemilu federal 2001 tanggal 24 November. 18 Kebijakan yang diberlakukan selama ini didukung oleh pemerintah Partai Liberal-Nasional dan oposisi Partai Buruh pada waktu itu Penerapan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia. Menghadapi semakin banyaknya Irregular Maritime Arrivals (IMAs) yang datang ke Australia, Pemerintah John Howard segera menerapkan Solusi Pasifik yang dijalankan oleh Menteri Imigrasi Australia Philip Ruddock. Solusipasifikadalahkebijakanyangdibuatuntuk mencegahpencarisuakayang berfikiran ingin membayar penyelundup manusiauntuk membawa mereka keaustralia, sebagian besar dari 16 bs/bn/ /pacificsolution. Di akses pada 1 April bs/bn/ /detention. Di akses pada 1 April Diakses padda tanggal 24 september Diakses padda tanggal 24 september 2014 14 Indonesia.Memang, sebenarnyasetiap aspek darikebijakanperlindungan perbatasanaustralia,setelahperistiwatampa bulan Agustus2001, dibentuk dalam rangka pengirimanpesantanpa kompromikepada para penyelundupyang daftar tujuan prospektifnya seharusnya dicoret oleh australia.ini berartimemberitahupencarisuakayangmemang datangbahwa merekaakan diperlakukansecara berbeda daripara pengungsiyang dipilih untukdatang keaustraliasebagai bagian dari programkemanusiaandi Negara ini. 20 Secara khusus, ini berartimemberitahu mereka bahwamerekaakanselalubersifat sementara, bahwa merekatidak akan pernahbisabersatu kembalidengan anggotakeluarga dekat, danbahwa mereka memilikikesempatan yang sangat kecil untukhidup diaustralia, bahkan denganvisaperlindungan sementara. Solusi Pasifik terdiri dari tiga Strategi Utama: a. Ribuan pulau dikeluarkan dari zona migrasi Australia atau teritori Australia. b. Australian Defence Force memulai Operasi Relex untuk mencegat kapal-kapal yang mengangkut pencarisuaka. c. Pencarisuaka dipindahkan ke pusat detensi di Nauru dan Papua Nugini sambil menunggu kepastian status pengungsi mereka. 21 Solusi Pasifik merupakan sarana pengolahan lepas pantai yang didirikan oleh Australia. Sarana pengolahan lepas pantai didirikan di dua Negara, Nauru dan Papua Nugini.Fasilitas ini merupakan kerjasama antara 20 Lusher dean, nick haslan Yearning For Breath Free: seeking for assylum in Australia. The Frederation Press. Australia. Hal Diakses padda tanggal 24 september 2014 15 pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Nauru. Pencarisuaka tidak ditahan berdasarkan hukum Australia, ataupun hukum Nauru atau Papua Nugini, tujuan khusus Negara-Negara tersebut bukanlah memberikan visa tetapi memfasilitasi penc
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks