GAYUH WINAHYU

Please download to get full document.

View again

of 6
21 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
great
Document Share
Document Transcript
  PENGANTAR PELAYARAN NIAGA PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN DI SUSUN OLEH : GAYUH JAYA WINAHYU (1621982) PENGELOLAAN PELABUHAN III/B AKADEMI MARITIM NUSANTARA CILACAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017   PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN I.   UMUM Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki  peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasasi oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkukuh ketahanan nasional. Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek  pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan  penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup  pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan. Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di  pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,  pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaran pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Rencana Induk Pelabuhan Nasional, penetapan lokasi, rencana induk  pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan  pelabuhan, penyelenggaran kegiatan di pelabuhan, perizinan pembangunan dan  pengoperasian pelabuhan atau terminal, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan sistem informasi pelabuhan.    II.   PASAL DEMI PASAL    Pasal 1 : Mengatur dan membahas tentang Pelabuhan.    Pasal 2 : Mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional (TKN) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan      Pasal 3 : Mengatur wujud penyelenggaraan pelabuhan dalam TKP    Pasal 4 : Pelabuhan memiliki peran sebagai:   a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya; b. pintu gerbang kegiatan perekonomian; c. tempat kegiatan alih moda transportasi; d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.    Pasal 5 : Mengatur tentang fungsi dari Pelabuhan    Pasal 6 : Mengatur tentang Jenis Pelabuhan    Pasal 7 : 1. Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang merupakan perwujudan dari Tatanan Kepelabuhanan Nasional digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, 2.   Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan pengembangan pelabuhan secara nasional untuk jangka panjang.    Mengatur tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)    Pasal 8 : Mengatur tentang RIPN Memuat Lokasi Pelabuhan    Pasal 9 : Mengatur tentang Kebijakan Pelabuhan Nasional    Pasal 10 : Mengatur tentang Rencana Lokasi dan Hierarki Pelabuhan    Pasal 11 : Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan utama yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada: a.   kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;  b.   kedekatan dengan jalur pelayaran internasional; c.   memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama lainnya; d.   memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; e.   mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu; f.    berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional g.   volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.    Pasal 12 : Mengatur tentang Penetapan Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpul    Pasal 13 : Mengatur tentang Penetapan Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan     Pasal 14 : Mengatur Penetapan Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal    Pasal 15 : Mengatur tentang Rencana Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau    Pasal 16 : Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dengan berpedoman pada: a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan internasional;  b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya; c. memiliki luas daratan dan perairan serta terlindung dari gelombang; d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu; e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional; f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu; g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.    Pasal 17 : Mengatur tentang Penggunaan wilayah daratan dan perairan Pelabuhan    Pasal 18 : Mengatur Lokasi pelabuhan berdasarkan permohonan Pemerintah    Pasal 19 : Mengatur tentang tata cara penetapan lokasi pelabuhan diatur Menteri    Pasal 20 : Mengatur tentang pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan    Pasal 21 : Mengatur Rencana Induk Pelabuhan Laut/RIPL, Sungai dan Danau    Pasal 22 : Mengatur tentang Rencana peruntukan wilayah daratan RIPL    Pasal 23 : Mengatur tentang Rencana peruntukan wilayah perairan RIPL    Pasal 24 : Mengatur Rencana peruntukan wilayah daratan RIP Sungai dan Danau    Pasal 25 : Mengatur Rencana peruntukan wilayah perairan RIP Sungai dan Danau    Pasal 26 : Mengatur Rencana peruntukan wilayah daratan RIPL Sungai & Danau    Pasal 27 : Mengatur Rencana peruntukan wilayah perairan RIPL Sungai & Danau    Pasal 28 : Mengatur tentang RIP tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten    Pasal 29 : Mengatur tentang tata cara penetapan dan penilaian RIP diatur Menteri    Pasal 30 : Mengatur tentang Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan    Pasal 31 : Mengatur tentang Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan    Pasal 32 : Mengatur tentang Daerah Lingkungan Kerja dan Pelabuhan    Pasal 33 : Mengatur penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Pelabuhan    Pasal 34 : Mengatur daratan / perairan Daerah Lingkungan Kerja dan Pelabuhan    Pasal 35 : Mengatur Daerah Lingkungan Kerja pelabuhann mempunyai kewajiban    Pasal 36 : Mengatur tata cara penilaian Daerah Lingkungan Kerja dan pelabuhan    Pasal 37 : Mengatur tentang Kegiatan pemerintahan di pelabuhan    Pasal 38 : Mengatur pembinaan, pengawasan kegiatan kepelabuhanan    Pasal 39 : Mengatur tentang Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran    Pasal 40 : Mengatur tentang Kelembagaan Syahbandar
Previous Slide

Output Pls

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x