Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan dalam Menangani Krisis Organisasi: Studi pada Kepemimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Periode dan

Please download to get full document.

View again

of 9
6 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Volume V Nomor 1 April 2016 ISSN JURNAL Komunikasi Indonesia Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan dalam Menangani Krisis Organisasi: Studi pada Kepemimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Periode
Document Share
Document Transcript
Volume V Nomor 1 April 2016 ISSN JURNAL Komunikasi Indonesia Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan dalam Menangani Krisis Organisasi: Studi pada Kepemimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Periode dan Rikha Handayani Abstrak/Abstract Krisis adalah suatu peristiwa yang dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Sebagai sebuah lembaga negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tidak luput dari krisis, baik yang termasuk dalam kategori victim crises dengan minimal crisis responsibility maupun accident crises dengan low crisis responsibility. Melihat fenomena ini diperlukan penanganan krisis yang dilakukan secara internal oleh pimpinan BPK RI. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana seorang pemimpin dari dua periode kepemimpinan yang berbeda menangani krisis organisasi ketika terdapat perbedaan situasi, kondisi, serta dasar hukum yang berlaku. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis, serta wawancara sebagai metode pengumpulan data dan coding sebagai teknik analisa datanya, penelitian studi kasus ini menggunakan teori gaya kepemimpinan early style theory milik Lippit-White, serta gaya komunikasi milik Stewart L. Tubbs-Sylvia Moss, dan tiga tahap penanganan krisis dari W. Timothy Coombs untuk memperoleh pemahaman tentang studi yang dikaji. Penelitian ini menemukan bahwa pada situasi krisis, kepemimpinan otoriter tidak selamanya merugikan, dan kepemimpinan demokratis tidak selamanya memiliki dampak positif, namun demikian mengingat situasi yang berbeda, keduanya dapat diterima sebagai aspek yang telah memberikan warna pada cara seorang pemimpin menangani krisis. A crisis is an event that can lead an organization to a better or worse direction. As a state agency, the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) does not immune from crises, either victim crises with minimum responsibility or accident crises with low crisis responsibility. Therefore, BPK leaders need to initiate internal crisis management. This research aims to explain how a leader of two different terms handled organizational crises that occurred under different circumstances, situations and prevailing laws. Using a qualitative approach to the post-positivist paradigm, interviews as data collection method and coding as data analysis technique, this case study uses the theory of leadership style from Lippit-White, communication styles of Stewart L. Tubbs-Sylvia Moss, and crisis management by W. Timothy Coombs to acquire an understanding of the research. This research discovers that in a crisis, authoritarian leadership is not always harmful, and democratic leadership does not always have a positive impact. Nevertheless, given the different circumstances, both can be accepted as a contribution to the way a leader handles a crisis. Kata kunci/keywords: Kepemimpinan, gaya kepemimpinan, krisis organisasi, gaya komunikasi, BPK RI Leadership, leadership style; organizational crisis; style of communication, BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat Pendahuluan Krisis merupakan sesuatu yang dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Bagi Barton (1993:2), sebuah krisis adalah peristiwa besar yang tak terduga yang secara potensial berdampak negatif terhadap, baik perusahaan maupun publik. Menurut Barton (1993:3), krisis menyerang korporasi, organisasi non profit, badan-badan pemerintahan, servis, perusahaan hingga keluarga. Krisis dapat menimbulkan resiko berupa sorotan publik, melalui liputan media massa, serta mengganggu kelancaran kegiatan dan aktivitas sehari-hari organisasi dan mengganggu nama baik serta citra or- 67 Rikha Handayani-Gaya, Komunikasi dan Kepemimpinan dalam Menangani Krisis Organisasi ganisasi. Melihat bagaimana sebuah krisis dapat mengganggu kelancaran berlangsungnya sebuah organisasi dan bagaimana ia dapat berdampak pada kredibilitas sebuah organisasi, maka diperlukan penanganan internal mengenai hal tersebut. Yukl (1998) menyebutkan bahwa kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal. Pertama, adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi atau organisasi. Kedua, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan. Sebuah organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Dalam situasi krisis, penguasaan terhadap informasi yang benar menjadi bekal untuk memahami arah pergerakan krisis dan bagaimana mengendalikan situasi. Pengendalian situasi hanya dimungkinkan bila pemimpin mengendalikan sumber daya yang diperlukan serta menguasai jalur-jalur yang memungkinkannya memperoleh informasi yang benar. Kemampuan komunikasi merupakan bagian penting bagi pengambilan keputusan yang benar dan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang menjadi stakeholders. Untuk itu dalam menangani krisis, selain diperlukan gaya kepemimpinan, juga dibutuhkan gaya komunikasi. Gaya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan, pembagian tugas yang dilakukan, serta alur komunikasi yang diterapkan, sementara gaya komunikasi berhubungan dengan karakter komunikator, maksud dan tujuan komunikasi yang dilakukannya. Sebagai salah satu lembaga Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang tugasnya memeriksa kewajaran penyajian laporan keuangan Negara, pun tak luput dari peristiwa krisis. BPK RI rentan krisis karena BPK RI memeriksa sesuatu yang terkadang hasilnya negatif dan merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, masih ada publik yang tidak memahami bahwa BPK RI bukan aparat penegak hukum, ketika publik ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan penjelasan yang disampaikan dirasa kurang memuaskan maka yang muncul adalah berita-berita yang menyudutkan hasil kinerja pegawai BPK RI yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan. Pada era kepemimpinan Anwar Nasution, tim audit BPK RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun Buku Hasil pemeriksaan BPK RI atas aliran dana BI ini menjadi pemberitaan pada bulan November 2007 Juni 2009, dengan fluktuasi dan tone pemberitaan yang naik turun. Pada periode tersebut Biro Humas BPK RI melakukan analisa kuantitatif atas pemberitaan harian cetak nasional. 1 Publik dapat menilai bahwa langkah pemeriksaan dan pelaporan atas kasus aliran dana BI memiliki nuansa politik yang kuat, yaitu kredibilitas BPK RI dipojokkan sebagai lembaga negara yang tidak profesional dalam melakukan kewenangannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Publik juga dapat meragukan integritas, independensi dan profesionalisme BPK RI dalam melakukan kinerjanya. Isu-isu negatif yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya berkembang menjadi sebuah krisis, karena menjadi perhatian media, dan dapat merusak reputasi organisasi. Krisis yang terjadi ketika informasi palsu atau yang menyesatkan sengaja dihembuskan, tentang organisasi atau produknya untuk membahayakan organisasi, merupakan rumor yang termasuk dalam kategori victim crises dengan minimal crisis responsibility, krisis inilah yang terjadi di BPK RI kurun waktu November 2007 Juni Periode , BPK RI dipimpin oleh mantan Dirjen Pajak tahun 2001, Hadi Poernomo. Sebagai sebuah organisasi dengan stakeholder beraneka ragam dan hasil pemeriksaan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu merasa tersudut, BPK RI tidak dapat mengelak dari krisis. Hasil pemeriksaan BPK RI atas aliran dana BI ini menjadi pemberitaan pada bulan Oktober 2009 April 2012, dengan fluktuasi dan tone pemberitaan yang naik turun. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Bank Century telah menarik perhatian masyarakat, karena dinilai penuh rekayasa dan sarat kepentingan politik. Ketidakpuasan stakeholder akan kinerja organisasi BPK merupakan sebuah tantangan. Tantangan masuk dalam jenis krisis yaitu accident crises dengan low crisis responsibility. Krisis inilah yang terjadi di BPK RI pada periode dalam kurun waktu Oktober April Ketika kinerja BPK RI yang tertuang dalam hasil pemeriksaan atas aliran dana BI, dan Bank Century tersebut dipertanyakan dan diragukan oleh pihak lain yang merupakan stakeholder BPK, serta diinterpretasikan sebagai hal yang negatif oleh media massa dan itu yang diambil oleh masyarakat sehingga memunculkan isu yang mengarah pada krisis, maka hal inilah yang perlu dikelola secara internal oleh BPK RI melalui gaya komunikasi dan kepemimpinan ketuanya. 1 Media yang dianalisis meliputi: Seputar Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, Suara Karya, Bisnis Indonesia, Kompas, Suara Pembaruan, Republika, Sinar Harapan, Rakyat Merdeka, serta media cetak lainnya seperti majalah Forum, Pikiran Rakyat, Tempo, Gatra, Terbit, Kontan, Pelita, Indo Pos, Investor Daily, serta Neraca. 68 Jurnal Komunikasi Indonesia Volume V, Nomor 1, April 2016 Idealnya sebuah organisasi sudah memiliki crisis communication plan sebagai pedoman dalam rangka antisipasi jika krisis melanda organisasi, namun tidak demikian dengan BPK RI. Meskipun Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diantaranya berisi mengenai jenis krisis, penyebab krisis, dan langkah-langkah penanganan krisis, sampai dengan saat ini BPK RI belum memiliki pedoman penanganan krisis, padahal opini publik yang terbentuk dapat memberikan dampak negatif bagi para stakeholder BPK RI yang berharap akan keberadaan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang kredibel dan profesional. Sama halnya dengan instansi POLRI yang beberapa kali diterpa berita negatif terkait tugas pokok, dan fungsinya, namun tetap dapat menjalankan fungsinya. Demikian juga dengan BPK RI yang tetap menjalankan tugas pemeriksaannya, namun demikian jika hasil pemeriksaan yang merupakan produk utama BPK RI dipertanyakan keabsahan dan kredibilitasnya, maka secara tidak langsung akan memiliki dampak baik secara eksternal maupun internal. Jika hal tersebut berlangsung terus menerus, proses pemeriksaan yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan sesuai peraturan yang berlaku dikhawatirkan dapat bergeser menjadi sekedar formalitas dalam memenuhi tanggung jawabnya, karena tidak adanya lagi kepercayaan dari stakeholders nya. Para pegawai yang menjadi pemeriksa yang kompeten dan masih memegang nilai-nilai dasar BPK RI dikhawatirkan mengundurkan diri dan memilih instansi lain yang dapat mewadahi idealisme mereka jika pemimpin mereka tidak dapat menjadi role model yang mewakili lembaga pemeriksa yang mendukung prinsip good governace clean government. Mengingat kedua pemimpin ini memiliki karakter gaya komunikasi dan kepemimpinan yang berbeda. Tentunya akan menarik pula untuk melihat gaya komunikasi dan kepemimpinan mereka dalam menghadapi krisis pada lembaga yang dipimpinnya, khususnya ketika BPK RI belum memiliki pedoman penanganan krisis pada saat krisis berlangsung. Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan pokok mengenai gaya komunikasi dan kepemimpinan dalam menangani krisis organisasi pada kepemimpinan BPK RI periode dan Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana gaya komunikasi dan kepemimpinan BPK RI pada periode dan dalam menangani krisis organisasi. Penelitian ini juga ingin melihat kesesuaian penerapan gaya komunikasi dengan gaya kepemimpinan BPK RI pada periode dan dalam menangani krisis organisasi. Krisis Organisasi Dalam penelitian ini kerangka konseptual yang akan dipaparkan meliputi manajemen isu, dimana sebuah isu yang tidak dikelola dengan baik akan mendatangkan krisis sehingga, pembahasan dilanjutkan dengan krisis organisasi. Dalam sebuah organisasi, komunikasi organisasi yang meliputi alur komunikasi, sifat komunikasi sangat berpengaruh pada penerapan gaya komunikasi dan kepemimpinan seorang pemimpin, khususnya pada saat menemui kasus krisis organisasi. Hasil monitoring berita harian yang dilakukan oleh biro Humas BPK RI mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas kasus BI, maupun Bank Century memunculkan isu-isu negatif yang merupakan sebuah krisis bagi internal BPK RI. BPK RI dianggap tidak memiliki kredibilitas tinggi, tidak percaya diri dan berada di bawah tekanan kekuasaan sehingga hasil pemeriksaannya tidak maksimal. Hal ini menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas kasus Bank Indonesia maupun Bank Century sebagai sampel LHP yang digunakan dalam penelitian ini. Krisis secara potensial dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada citra perusahaan, baik kehilangan kepercayaan dari publik dan konsumen maupun melemahnya moral kerja karyawan. Dampak dari krisis adalah kemelut yang merupakan malapetaka yang dapat merugikan organisasi itu sendiri maupun komunitas sekitar. Hal ini yang harus ditangani secara internal oleh BPK RI, melalui manajemen isu dan krisis dengan menggunakan tiga tahapan penanganan krisis menurut Coombs (2007: 18-20) sebagai berikut. Pertama, tahap precrisis. Tahap pra krisis melibatkan tiga sub tahap, yaitu : (a) Signal detection, mengidentifikasi sumber-sumber yang menjadi tanda-tanda peringatan, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan mereka, dan menganalisis informasi. (b) Prevention, setelah potensi resiko terdeteksi, tindakan harus diambil untuk mencegah krisis, melalui manajemen isu, penghindaran risiko, dan manajemen reputasi. (c) Crisis preparation, seperti mempersiapkan tim yang terampil/cekatan dalam penanganan krisis, memilih juru bicara, dan sebagainya. Kedua, tahap crisis, memiliki dua sub tahap, yaitu: (a) Crisis recognition, pengenalan krisis. Anggota dalam organisasi harus menyadari bahwa ada krisis dan menanggapi peristiwa yang terjadi diterima/dilabeli sebagai krisis. (b) Crisis containment. Manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi, membuat sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi, menceritakan 69 Rikha Handayani-Gaya, Komunikasi dan Kepemimpinan dalam Menangani Krisis Organisasi suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera mohon maaf. Serta menunjukan keseriusan organisasi atau lembaga, bukan saja dalam pernyataan tetapi juga dalam tindakan nyata. Ketiga, tahap postcrisis. Beberapa tindakan pasca krisis antara lain: mengevaluasi manajemen krisis, belajar dari krisis, dan menindaklanjuti komunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta terus memonitor isu-isu yang berkaitan dengan krisis. Keseluruhan tahapan penanganan krisis ini tercermin pada bagaimana Ketua BPK RI pada periode dimaksud menanganinya melalui gaya komunikasi Stewart L.Tubbs dan Sylvia Moss (Tubbs, dalam Sendjaja, 2008: ) dan gaya kepemimpinan Early Style Theory (Lippitt dan White, dalam Papa, Daniels & Spiker, 2008: ), dimana kecenderungan gaya komunikasi dan kepemimpinan seseorang dapat memberikan warna dalam penanganan krisis. Tabel 1. Gaya Komunikasi Sumber: Koehler, et.al (1978: 48) Tabel 2. Perbandingan Gaya Kepemimpinan Otokratis, Demokratis, dan Laissez-Faire Sumber: Papa, et,al ( 2008: ) Adapun bagan kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan rangkaian penelitian serta teori dan konsep yang digunakan adalah sebagai berikut. Metode Penelitian Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis, sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan studi kasus sebagai strategi/metode penelitiannya. Adapun unit analisisnya adalah gaya komunikasi dan kepemimpinan individu, yaitu pimpinan BPK RI pada periode dan (dalam hal ini Ketua BPK RI pada periode tersebut). Metode pemilihan narasumber adalah purposive sampling, di mana kriterianya adalah orang-orang yang termasuk dalam kriteria dekat dan mengenali pimpinan BPK RI pada periode tersebut, mengetahui karakter dan kegiatan mereka sehingga dapat memberikan informasi lebih kaya dan mendalam, memiliki spektrum yang luas terkait gaya komunikasi dan kepemimpinan, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan juga memiliki peranan dalam strategi ketika menangani isu dan krisis yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, individu-individu yang menjadi narasumber berdasarkan purposive sampling dan kriteria yang telah disebutkan terdiri dari satu orang Anggota BPK RI yang menjabat pada dua periode kepemimpinan, periode kepemimpinan Anwar Nasution ( ) dan periode kepemimpinan Hadi Poernomo ( ), tiga orang pejabat struktural pada satuan kerja terkait pada masa Kepemimpinan Anwar Nasution, masa Kepemimpinan Hadi Poernomo, serta keduanya, dan satu orang staf pada satuan kerja terkait yang mengalami langsung dua periode kepemimpinan yaitu, periode kepemimpinan Anwar Nasution ( ) dan periode kepemimpinan Hadi Poernomo ( ). 70 Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual Penelitian Jurnal Komunikasi Indonesia Volume V, Nomor 1, April 2016 Berdasarkan sumbernya, dalam penelitian ini, data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh diperoleh langsung, dimana Bentuknya berupa hasil dari wawancara dan observasi. Sementara data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan dan profil organisasi atau disebutkan juga dengan studi dokumentasi. Adapun metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur, dimana peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk panduan wawancara dengan fokus pada permasalahan atau topik yang akan dibahas, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang pada saat berlangsung. Dengan kata lain, peneliti mempunyai daftar pertanyaan tertulis namun memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan lain secara bebas, yang terkait dengan permasalahan. Dalam mengajukan pertanyaan, urutan pertanyaan tidaklah sama untuk tiap narasumber. Hal ini dikarenakan pengajuan pertanyaan disesuaikan dengan proses wawancara dan tanggapan tiap-tiap individu. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui observasi. Observasi membantu peneliti memahami konteks yang menjelaskan apa yang dikerjakan orang (Kriyantono, 2008:102). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengamatan di lapangan dan tanggapan para pemeriksa serta publik yang tergabung dalam komunitas online, atas subjek yang diangkat dalam permasalahan penelitian. Operasionalisasi konsep yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun panduan wawancara dan observasi dalam penelitian, terdiri dari dimensi, ruang lingkup penelitian, dan sumber data dari gaya komunikasi, gaya kepemimpianan, dan penanganan krisis. Operasionalisasi konsep penelitian merupakan ruang lingkup yang akan kita teliti berkenaan dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Tabel 3. Operasionalisasi Konsep Penelitia Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen eksternal sebagai data sekunder. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu organisasi, misalnya majalah, buletin, pernyataan, laporan tahunan dan berita yang disiarkan kepada media massa. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk menelaah dan menelusuri studi-studi atau literatur yang terkait dengan masalah yang dikaji sehingga didapat perbandingan. Sementara studi dokumentasi meliputi dokumen publik. Kelebihan menggunakan studi dokumentasi antara lain dapat diakses kapan saja dan dapat menghemat waktu peneliti dalam mentranskrip. Sumber lain adalah internet. Peneliti menggunakan internet untuk memperoleh informasi, artikel, maupun referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang dilakukan adalah melalui metode triangulasi, dengan menggunakan analisis pemberitaan media tentang kasus tersebut dari Biro Humas BPK
Search Related
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x